Panama Papers

Dunia Serentak Terhenyak

Skandal Panama Papers menjadi melebar setelah database besar berisi dokumen-dokumen mengenai sekitar 200.000 akun offshore diposting online untuk publik. Database ini terbuka untuk akses publik sejak Selasa 10 Mei 2016 pukul 01.00 WIB lalu pada alamat offshoreleaks.icij.org.

Panama Papers menyingkapkan bagaimana orang-orang kaya memanfaatkan perusahaan-perusahaan offshore untuk menghindarkan tagihan pajak dan menghindari penalti atau sanksi.

Perusahaan offshore adalah entitas legal namun kerap difungsikan untuk menyembunyikan asal dan pemilik yang serta untuk menghindarkan kewajiban membayar pajak.

Dokumen itu aslinya milik firma hukum Panama Mossack Fonseca dan dibocorkan oleh seorang sumber yang kemudian hanya dikenal dengan sebutan "John Doe". Mossack Fonseca sendiri membantah telah melanggar hukum.

Konsorsium Wartawan Investigatif Internasional (ICIJ) tadinya menginginkan database mereka itu tertutup untuk publik, namun kemudian mereka memutuskan yang sebalikya.

Sekitar 2,6 terabyte data dari 11,5 juta dokumen awalnya diberikan kepada koran Jerman, Sueddeutsche Zeitung, oleh "John Doe" sekitar setahun lalu.

Koran Jerman itu kemudian membolehkan ICIJ untuk mengaksesnya.

ICIJ menegaskan bahwa database online itu tidak akan menjadi banjir data konyol seperti pada organisasi Wikileaks.

"Database ini tidak akan termasuk catatan rekening bank dan transaksi keuangan, email dan korespondensi lainnya, paspor dan nomor telepon. Informasi yang sudah terseleksi dan terbatas itu disiarkan demi kepentingan masyarakat," kata ICIJ.

Tersingkapnya perusahaan-perusahaan cangkang dalam Panama Papers telah mendorong rangkaian investigasi lebih dalam terhadap penghindaran pajak di seluruh dunia, termasuk Singapura yang bertetangga dekat dengan Indonesia, setelah ditemukan kaitan kuat praktik semacam itu dengan bank-bank besar dan tokoh-tokoh politik.

Konsorsium Wartawan Investigatif Internasional ICIJ menerbitkan nama-nama sekitar 210.000 perusahaan yang terhubung dengan firma hukum Panama Mossack Fonseca, bersama dengan identitas individu-individu dan entitas-entitas besar yang terlibat dalam pendirian ratusan ribu perusahaan itu.

Data itu ditarik dari jutaan dokumen bocor milik Mossack Fonseca. ICIJ memperkirakan para wartawan dan pihak lainnya akan terus membeberkan kaitan-kaitan bisnis dan politik dengan perusahaan-perusahaan offshore.

Panama Siap Berbagi Informasi Pajak

Panama yang tengah diguncang megaskandal pajak pajak Panama Papers memutuskan bergabung dengan 100 negara lainnya dalam kesepakatan tukar menukar informasi keuangan yang secara otomatis mencegah penghindaran pajak, kata Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi OECD seperti dikutip Reuters.

Skema berbagi informasi ini sudah bekerja ketika Panama di bawah tekanan setelah skandal bocoran ribuan dokumen rahasia firma hukum Mossack Fonseca dalam Panama Papers April silam.

Skandal itu menunjukkan Panama gagal bekerjasama dalam upaya global melawan penghindaran pajak oleh kaum kaya dan berkuasa.

Bahrain, Lebanon, Nauru dan Vanuatu juga bergabung dalam kesepakatan yang secara otomatis berbagi informasi pajak yang saat ini sudah diikuti sekitar 100 negara.

Pertukaran informasi pajak diperkirakan mulai September, kata OECD.

"Komitmen-komitmen politik untuk bergabung dalam perang melawan penghindaran pajak ini harus diwujudkan dalam realitas praktis melalui implementasi standard-standard dan pertukaran informasi yang aktual," kata Kepala OECD Angel Gurria.

Amerika Latin vs Selandia Baru

Sekelompok konglomerat Amerika Latin menggunakan perusahaan-perusahaan jadi (shelf company) di negara bebas pajak New Zealand untuk menyalurkan dana ke seluruh dunia, berdasarkan laporan yang dirilis Panama Papers.

Perdana Menteri John Key kini dalam tekanan untuk bertindak mengambil tindakan setelah media lokal menganalisis lebih dari 61.000 dokumen yang berkaitan dengan negara tersebut. Analisis itu merupakan bagian dari pembocoran data Mossack Fonseca, firma hukum Panama. 

Panama Papers menyoroti cara kelompok orang kaya mengambil keuntungan di rezim yang bebas pajak (offshore tax).

Mossack Fonseca menyebut New Zealand sebagai tempat yang tepat untuk melakukan bisnis karena status bebas pajak serta jaminan keamanan hukum dan kerahasiaan yang tinggi, ungkap laporan Radio New Zealand, TVNZ, dan wartawan investigasi Nicky Hager.

Perdana Menteri John Key membantah bahwa Selandia Baru adalah surga pajak dengan mengatakan, "Hal itu sangat keliru". 

Ia menambahkan pihaknya terbuka untuk mengubah aturan untuk perusahaan asing jika direkomendasikan oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

"Jika perubahan aturan diperlukan, pemerintah akan mempertimbangkan itu dan jika perlu, kami akan mengambil tindakan," ujar Key.

Pemimpin oposisi dari Partai Buruh Andrew Little mengemukakan pemerintah harus bertindak "menjaga reputasi New Zealand dengan cara menghentikan sistem yang membuat negara kita terlibat dalam aksi besar-besaran 

Ia menambahkan bahwa pemerintah Selandia Baru telah meminta Kementerian Hukum untuk bergerak cepat mengenai aturan yang sudah dibahas untuk memperketat persyaratan anti pencucian uang untuk pengacara, real estate dan akuntan.

Pemerintah Selandia Baru bulan lalu mengatakan akan mulai meninjau ulang undang-undang untuk perusahaan asing setelah Panama Papers menyoroti kerentanan dalam kerangka hukumnya yang membuatnya terhubung dalam struktur penghindaran pajak internasional karena perusahaan asing tidak dikenakan pajak.

Pemimpin Partai Hijau James Shaw mengatakan bahwa tinjauan ulang tersebut tidak cukup. Dia mendesak Key untuk "menghentikan membela industri penghindaran pajak" dan menuntut penyelidikan penuh.

Pemerintah di seluruh dunia mulai menyelidiki kemungkinan skandal keuangan yang dilakukan para konglomerat dan pejabat yang berkuasa setelah kebocoran lebih dari 11,5 juta dokumen dari Mossack Fonseca.

Jumlah perusahaan asing di Selandia Baru telah melonjak hampir 10.700 tahun ini dari kurang dari 2.000 sekitar sepuluh tahun yang lalu, menurut data Inland Revenue yang dikutip dalam laporan itu.

Australia 

Di Australia, Perdana Menteri Malcolm Turnbull menjadi salah seorang dari tokoh politik terakhir yang tersingkapkan dalam data baru itu. Dia ternyata pernah menjadi direktur pada sebuah perusahaan yang dibantu didirikan Mossack Fonseca dari 1993 sampai 1995.

"Sama sekali tidak ada satu petunjuk ketidaklayakan," kata Turnbull kepada wartawan.

Namun Bill Shorten, Ketua Partai Buruh yang beroposisi, mengatakan bahwa sang perdana menteri menghadapi "masalah yang sangat serius" untuk menanggapi perkara ini dan kewajiban dia untuk mempertanggungjawabkannya.

Tuduhan dugaan penghindaran pajak menjadi tema utama debat antara kedua pemimpin partai politik. Media massa beramai-ramai meliput di tengah persiapan Australia menyelenggarakan Pemilu Juli mendatang.

Tersingkap pula 200.000 perusahaan cangkang oleh investigasi Konsorsium Wartawan Investigatif Internasional (ICIJ) yang 670 di antaranya berkantor di Australia.

Sebagian besar dari 670 perusahaan cangkang itu beralamat di rumah atau gedung apartemen. Bahkan dua darinya terdaftar di sebuah gedung apartemen yang hanya 200 meter dari kediaman Perdana Menteri Australia di Kirribilli House.

Menurut media massa Australia, termasuk Sydney Morning Herald, 239 perusahaan cangkang beralamat di negara bagian New South Wales, 184 di Queensland dan 98 di Victoria.

Meski begitu, Sydney Morning Herald mengatakan tidak bisa menyimpulkan perusahaan-perusahaan cangkang itu telah melanggar  hukum karena memang sah menggunakan perusahaan offshore dan trust, termasuk demi mengurangi kewajiban pajak.

Di New South Wales, konsentrasi terbesar perusahaan-perusahaan cangkang ini ada di CBD Sydney yang jumlahnya mencapai 30 nama, sedangkan di Victoria perusahaan-perusahaan cangkang terpusat di pusat kota.

Lain halnya dengan Queensland, jumlah perusahaan cangkang lebih banyak dibandingkan dengan Victoria, terutama di Brisbane dan Gold Coast.

China

Firma hukum Mossack Fonseca telah menulis permintaan maaf kepada perbankan China klien mereka dalam upaya menopang bisnisnya di Asia menyusul kebocoran data keuangan besar-besaran bulan lalu menurut salinan surat yang dilihat kantor berita Reuters.

Surat itu ditulis oleh Mossack Fonseca menanggapi permintaan dari bank China tentang pemenuhan standar keuangan global. 

Tidak diketahui apakah ada komunikasi yang sama dengan lembaga keuangan lainnya, tapi surat itu menunjukkan setidaknya satu klien bank di pasar terbesar perusahaan khawatir dengan masalah yang diangkat dalam publisitas seputar kebocoran.

Dalam surat tidak bertanggal kepada pemberi pinjaman level menengah Shanghai yang ditandatangani direktur umum regional Mossack Fonseca, tertulis bahwa mereka "sangat menyesal" atas penyalahgunaan layanannya atau perusahaan-perusahaan bentukannya.

"Jika kebocoran ilegal yang tidak sah dari server perusahaan Mossack Fonseca telah menciptakan ketidaknyamanan bagi (bank) dan klien Anda, kami sekali lagi meminta maaf," tulisnya.

Seorang juru bicara Mossack Fonseca menyatakan pelaporan kebocoran telah "memperdalam kebingungan" tentang sifat bisnis perusahaan.

"Karena itu, kami secara rutin berbicara dengan klien kami dan pihak terkait lain yang memiliki pertanyaan untuk menjelaskan bahwa ... tidak ada dalam dokumen rahasia yang diperoleh secara ilegal itu yang menunjukkan kami melakukan hal yang salah atau ilegal," tulis juru bicara dalam sebuah pernyataan surel.

Sumber yang memberikan surat itu meminta agar bank milik negara itu tidak disebutkan namanya untuk melindungi identitas mereka karena sensitivitas mengenai masalah itu di China. Seorang mantan karyawan Mossack Fonseca di China mengatakan bank itu adalah klien utama.

Mossack Fonseca juga telah mengganti beberapa staf kunci dalam perombakan operasinya di China menurut orang yang familier dengan masalah itu dan mantan karyawan perusahaan.

Kebocoran dari Panama Papers telah membuat malu beberapa politisi terkemuka di seluruh dunia dengan catatan harta dalam dunia bayangan offshore--istilah yang digunakan untuk bank, perusahaan, investasi dan simpanan di luar negeri-- dan kekayaan tersembunyi.

Kerabat dan rekan bisnis dari delapan tokoh senior Partai Komunis China, termasuk saudara ipar Presiden Xi Jinping, disebut sebagai penerima manfaat dari perusahaan offshore induk di dokumen yang bocor. 

Namun tidak ada satu pun yang menyampaikan komentar dan masih tidak jelas apakah ada yang merupakan klien dari bank Shanghai.

Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, bank-bank besar tengah diselidiki karena keterkaitannya dengan Mossack Fonseca di mana Departemen Pelayanan Keuangan Negara Bagian New York telah memerintahkan empat bank, termasuk Goldman Sachs dan BNP Paribas, untuk menyerahkan informasi yang berkaitan dengan firma hukum Panama itu. 

Permintaan serupa disampaikan April lalu kepada kantor cabang-kantor cabang 13 bank asing di AS, termasuk Deutsche Bank dan Credit Suisse. New York tidak menuduh bank-bank itu telah melakukan pelanggaran.

Inggris
Di Inggris, 300 ekonom menandatangani surat yang berisi desakan kepada para pemimpin dunia untuk menutup surga pajak dengan menyebutnya hanya menguntungkan kaum kaya dan korporasi multinasional, selain mendorong dunia memerangi ketidakmerataan ekonomi.

"Keberadaan surga pajak tidak menambah kesejahteraan atau kemakmuran dunia," kata mereka dalam surat itu.

Pekan lalu, si pembocor Panama Papers, "John Doe", mengeluarkan pernyataan sepanjang 1.800 kata dengan mengungkapkan bahwa "ketimpangan penghasilan" adalah motif dia membocorkan dokumen milik firma hukum Mossack Fonseca itu.

Sembari berkata, "bank, regulator keuangan dan otoritas pajak telah gagal," dia mengaku dia tidak pernah bekerja untuk sebuah badan intelijen atau pemerintah mana pun.

Orang yang menolak mengungkapkan jati dirinya dan tidak diketahui jenis kelaminnya itu menawarkan bantuan kepada pihak berwajib di seluruh dunia untuk memperkarakan para pelanggar dalam Panama Papers, dengan syarat dia mendapatkan kekebalan hukum

Perancis

Dari Prancis, surat kabar Le Monde melaporkan bahwa dokumen Panama Papers meliputi pula 1.100 perusahaan yang terkait dengan Credit Agricole dan sekitar 450 perusahaan yang memiliki kaitan dengan BNP Paribas.

Menteri Keuangan Prancis Michel Sapin telah memerintahkan para eksekutif top kedua bank Prancis itu untuk menjelaskan situasi tersebut dalam beberapa hari ke depan. Sapin sudah bertemu dengan bos bank Societe Generale yang digeledah otoritas keuangan Prancis April silam.

Jepang

Juru bicara pemerintah Jepang mengatakan bahwa Tokyo berencana mengajukan rencana aksi untuk memerangi korupsi pada KTT kelompok negara industri G-7 yang akan diadakan di Ise bulan Mei 2016.

Mengutip ABC News, Yoshihide Suga, Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, mengatakan pada KTT G-7 yang dilangsungkan pada 26-27 Mei nanti itu, Jepang mengharapkan pertemuan itu menghasilkan pula proposal memerangi pengemplangan pajak antara lain dengan meningkatkan syarat keterbukaan informasi.

Proposal Jepang ini seirama dengan langkah-langkah sejumlah negara yang menginvestigasi dan memperketat pengawasan kesepakatan-kesepakatan keuangan semacam itu menyusul disiarkannya database "Panama Papers."

Singapura

Di Singapura, Kementerian Keuangan dan bank sentral negara ini tengah mengkaji data terakhir Panama Papers.

"Jika ada bukti pelanggaran oleh setiap individu atau entitas di Singapura, kami tidak akan ragu untuk mengambil langkah pengawasan dan penegakkan hukum yang tegas," kata kedua lembaga itu dalam pernyataan bersama.

Sorotan tiba-tiba terhadap masalah pajak telah mendorong beberapa negara merevisi kerangka kerja dan menutup lubang-lubang yang menjadi biang kerok penghindaran pajak.

India

Pemerintah India telah menyurati Panama untuk memperoleh informasi mengenai warga negara India yang disebut dalam skandal Panama Papers telah mendirikan entitas offshore dengan menjadikan negara surga pajak itu sebagai basisnya.

India memanfaatkan kesempatan itikad Panama untuk bergabung dengan rezim tukar menukar informasi pajak internasional dalam mencegah penghindaran dan pengemplangan pajak.

"Kami telah menyurati Panama melalui saluran-saluran diplomatik untuk mendapatkan informasi," kata Dirjen Pendapatan India Hasmukh Adhia.

Sekitar 2.000 nama warga India tersingkapkan oleh Panama Papers dan pemerintah India memerlukan informasi lebih untuk menindaklanjuti mereka yang disebut daftar itu.

D.S. Malik, juru bicara kementerian keuangan India, mengatakan bahwa otoritas pajak telah memberi tahu semua warga India yang ada dalam database Panama Papers itu akan diselidiki oleh otoritas pajak India itu.

India tidak memiliki perjanjian tukar menukar informasi dengan Panama dan hanya mengandalkan tekanan dunia yang saat ini berusaha tegas kepada surga pajak dengan memaksa mereka bertukar informasi.

OECD mengatakan bahwa Bahrain, Lebanon, Nauru, Panama dan Vanuatu bersedia berbagi informasi akun keuangan dengan negara-negara lain.

Sebaliknya, Kanada, Islandia, India, Israel, Selandia Baru dan China telah menandatangi perjanjian Multilateral Competent Authority untuk pertukaran informasi keuangan secara otomatis negara ke negara.

India pun mengamandemen perjanjian pajak dengan Mauritius dan akan memungut pajak keuntungan modal (capital gain) dari investasi yang dihasilkan via Mauritius, mulai April 2017.

Pakta itu sudah berlaku selama lebih dari tiga dekade demi mencegah pajak berganda, namun perusahaan-perusahaan India kedapatan berinvestasi dengan cara Mauritius mengabaikan pajak di dalam negeri. Pemerintah India menyebut bahwa revisi terbaru ini akan meningkatkan transparansi dan menekan penghindaran pajak.

Pakistan 

Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif akan berbicara kepada parlemen guna menjawab pertanyaan wakil rakyat mengenai bocoran dokumen Panama Papers yang mengaitkan keluarganya dengan asset offshore. Sharif terpaksa menempuh langkah ini setelah oposisi melancarkan protes dengan "walk-out" dari majelis.

Bocoran dokumen dari firma hukum Panama Mossack Fonseca itu bulan lalu menyingkapkan bahwa dua putera Sharif --Hassan dan Hussain, serta anak perempuannya Maryam, memiliki paling sedikit tiga perusahaan induk offshore yang tercatat di Kepulauan British Virgin.

Sharif dan keluarganya berulang kali membantah telah melanggar hukum dengan menyatakan asset yang disebut dalam Panama Papers itu secara legal didapatkan dari jejering bisnis keluarga dan industri di Pakistan, Arab Saudi dan lainnya.

Kubu oposisi memboikot Senat dan Majelis Nasional pada Senin dan Selasa dengan menuntut perdana menteri datang ke parlemen untuk menjawab pertanyaan mereka.

"Perdana Menteri akan hadir di parlemen Jumat dan menjawab sebuah tuduhan," kata Menteri Informasi Pervez Rashid kepada parlemen, seraya mengatakan Sharif tidak bisa menghadiri sidang sebelumnya karena lawatan resmi ke Tajikistan.

Pemimpin kubu oposisi di Majelis Nasional, Khursheed Shah, menyambut kabar ini dengan menyatakan oposisi akan terus memboikot setelah itu.

"Kami tidak menginginkan konfrontasi apa pun, namun PM mesti jelas posisinya dan membuat parlemen percaya menyangkut asset dan rincian pajaknya," kata dia kepada wartawan. Sementara itu politisi Imran Khan mengancam akan melancarkan demonstrasi jalanan menentang Sharif.  

Indonesia

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan sebanyak 272 nama orang Indonesia yang tercantum dalam dokumen Panama Papers telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

"Dari identifikasi data Panama hingga 12 Mei, nama yang telah diidentifikasi mempunyai NPWP sebanyak 272," kata Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis.

Ken menjelaskan dari 272 nama tersebut, Wajib Pajak yang sudah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah sebanyak 225 dan sedang ditelusuri pelaporan "Special Purpose Vehicle" (SPV) telah masuk dalam SPT tersebut atau tidak.

Ia menambahkan Direktorat Jenderal Pajak juga menelusuri 137 Wajib Pajak yang telah mendapatkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Tagihan Pajak (STP) terkait nama orang Indonesia yang tercantum dalam dokumen Panama Papers.

Selain itu, kata Ken, para Wajib Pajak yang telah mendapatkan imbauan melalui surat, karena penelusuran dokumen Panama Papers, mencapai 78 nama.

Secara keseluruhan, Direktorat Jenderal Pajak sedang menelusuri nama-nama orang Indonesia dalam Panama Papers yang totalnya mencapai 1.038 Wajib Pajak, terdiri dari 28 perusahaan dan 1.010 orang pribadi.

"Dari 1.038 sudah 800 yang telah dilakukan identifikasi, ini kita lakukan cross check, karena banyak alamat yang tidak jelas atau menggunakan nama istrinya. Padahal subjek dan objek pemungutan pajak harus jelas," kata Ken.

Ken mengatakan pihaknya akan terus menelusuri nama-nama tersebut, bahkan kemungkinan juga melakukan kajian di luar Panama Papers, karena menurut data yang diperoleh dari sesama anggota G20 terdapat 6.500 orang Indonesia yang belum melaporkan asetnya kepada otoritas pajak. 

"Kita inginnya ada kepatuhan dari nama-nama yang ada. Jadi kalau tidak ada titik temu, setelah dilakukan imbauan, kita akan masuk ke pemeriksaan, bahkan ke penyidikan," kata Ken.

Ken mengingatkan bahwa nama-nama tersebut belum tentu merupakan para penunggak pajak, karena bisa jadi terjadi kekhilafan maupun ketidaksengajaan dari Wajib Pajak, sehingga belum melakukan kewajiban perpajakan.

"Ini masalah kekhilafan, karena kepatuhan pajak itu variabelnya banyak. Tergantung dari pemahaman masyarakat terhadap UU, kepercayaan terhadap DJP, kemudahan mengisi SPT dan kesadaran atas pentingnya pajak," ujarnya. 

Staf Khusus Menteri Kuangan, Arif Budimanta menganggap munculnya dokumen "Panama Papers" sebagai upaya peningkatan kepatuhan para Wajib Pajak (WP) di Indonesia.

"Yang muncul dari dokumen Panama Papers itu kami anggap sebagai sebuah informasi yang memperkaya kami dalam kerangka untuk peningkatan kepatuhan para Wajib Pajak," kata Arif dalam diskusi bertajuk "Berburu Dana Repatriasi: Relevansi Tax Amnesty dan Data Panama Papers" di Jakarta.

Lebih lanjut, ia mengatakan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang namanya tertera tersebut dipastikan juga sebagian besar atau pun seluruhnya itu juga para WP yang berdomisili di Indonesia. 

Ia juga kembali menegaskan data-data yang terkait "Panama Papers" itu pihaknya anggap sebagai bagian kekayaan informasi, selain memang data-data dari Wajib Pajak yang selama ini sudah dimiliki Direktorat Jenderal Pajak. 

"Misalnya, data yang terkait dengan Surat Pemberitahuan (SPT). SPT itu menggambarkan tentang penghasilan dan juga menggambarkan aset yang dimiliki oleh seseorang," ucap Arif.

Seperti diketahui, pada hari ini (Senin, 9/5), dokumen "Panama Papers" yang sempat menghebohkan berbagai negara di dunia akan dibuka secara penuh bagi publik. 

Meskipun di Indonesia implikasi hukum atas beredarnya dokumen ini belum terlihat, namun dapat dianggap sebagai sebuah indikasi bahwa banyak dana-dana orang Indonesia yang tersimpan di luar negeri menjadi terkonfirmasi.

Nazaruddin

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menuntut harta mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin sebesar Rp600 miliar dirampas untuk negara. Jaksa juga mengaitkan Panama Papers dengan sebuah perusahaan terkait Nazaruddin.

"Estimasi sekitar Rp600 miliar, jadi dari saham sekitar Rp300 miliar. Kemudian dari uang yang disita itu juga sekitar Rp100 miliar, belum dari aset yang dari properti seperti rumah, pabrik. Itu kan nilainya cukup besar," kata Ketua JPU KPK Kresno Anto Wibowo seusai sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin.

Jaksa juga menuntut Nazaruddin dengan pidana 7 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 1 tahun kurungan karena menerima Rp40,37 miliar dari PT Duta Graha Indah dan PT Nindya Karya terkait proyek pemerintah tahun 2010, melakukan tindak pidana pencucian uang sebesar Rp627,86 miliar pada periode 2010-2014 dan Rp283,6 miliar pada periode 2009-2010.

"Jadi kan ditotal pencucian uangnya sulit. Kita bicara keuntungannya saja waktu dia melakukan tindak pidana korupsi baik di dakwaan kesatu maupun ada perkara di luar itu. Sedangkan dari dakwaan kedua itu (pencucian uangnya) sekitar Rp500 miliar," tambah Kresno.

Kesulitan tersebut terjadi karena Nazaruddin memutar uangnya berkali-kali sehingga menutupi jejak jalur uang (layering).

"Karena uangnya layering, uang masuk ke rekening bank, kemudian masuk ke saham, uangnya itu-itu juga, tidak bisa kita pilah-pilah rekening bank sekian, rekening saham sekian karena uangnya cuma berputar-putar termasuk lari ke Singapura dan ke perkara Anas Urbaningrum ada yang dibuat untuk kongres. Tapi kalau patokan dakwaan kedua itu Rp500 miliar, dan kurang lebih (semuanya) Rp1 triliun kalau dijumlah baik fee maupun dari proyek," jelas Kresno.

Aset terbesar yang dirampas berasal dari saham dan properti.

"Kalau aset sudah diambil Rp600 miliar dari total 1 triliun, sudah cukup lumayan meski ada aset yang tidak bisa kita ambil karena disebut ada gatekeeper (penjaga) di Singapura seperti Gareth Lim dan Lim Keng Seng. Kami sudah membuat MLA (mutual legal assistance) dan putusan nanti yang akan digunakan aparat penegak hukum di Singapura untuk melacak," tambah Kresno.

Bahkan salah satu anak perusahaan Permai Grup yang dimilik Nazaruddin yaitu PT Pacific Putra Metropolitan Ltd pun namanya masuk Panama Papers.

"Coba dihubungkan dengan Panama Papers yang sedang heboh, di sana ada namanya PT Pacific Putra Metropolitan Ltd, namanya sama dengan PT Pacific yang membeli saham Garuda," ungkap Kresno.

Menurut Kresno, setidaknya Nazaruddin melalui anak-anak perusahaan Permai Grup membeli saham Garuda hingga 6 juta dolar.

"Kalau cerita yang kita ketahui di sini 6 juta dolar Singapura, berdasarkan fakta persidangan," tegas Kresno.

Nazaruddin dituntut berdasarkan tiga dakwaan, salah satunya menerima hadiah berupa 19 lembar cek yang jumlah seluruhnya Rp23,119 miliar dari PT Duta Graha Indah (PT DGI) dan Rp17,250 miliar dari PT Nindya Karya.

Sandiaga Uno

Pengusaha Indonesia dan politisi partai Gerindra, Sandiaga Uno, tegas menepis memiliki rumah atau akses di Lisbon, Portugal dan Sao Paulo Brasil. 

Sebelumnya dalam data Panama Papers dan Offshore Leaks pada 2015 yang diakses Selasa (10/5) pukul 19.40 tergambar bahwa Sandiaga Uno memiliki alamat yang terdaftar di Jalan Antonio Bernades de Oliviera, Sao Paulo, Brasil, dan Jalan Do Vale De Pereiro, Lisbon, Portugal.

"Ngawur itu. Totally ngawur itu," kata Sandiaga Uno ketika ditemui di Jakarta Utara, Selasa petang.

Sandiaga menjelaskan memang memiliki rumah di luar negeri, namun semua sudah dilaporkan pajaknya. 

"Saya punya rumah di luar negeri. Tapi semua sudah dilaporkan ke pajak. Tapi saya tidak punya rumah di Lisbon dan Sao Paolo," kata Sandiaga Uno tanpa menyebutkan rumah di luar negeri yang ia miliki. 

Di sisi lain, Sandiaga menanggapi positif soal informasi Panama Papers sebagai bentuk keterbukaan informasi kendati ia berharap data itu tidak menjadi kampanye hitam untuknya yang menjadi bakal calon Gubernur DKI pada Pilkada 2017.

"Jangan dibawa ke ranah politik. Tapi ini bagus untuk keterbukaan, apa yang saya lakukan adalah mendukung keterbukaan ini," kata dia.

"Sudah menjadi black campaign dan harus dihadapi karena ini adalah perjuangan kami. Kami coba sampaikan kebenaran. Kebenaran mungkin bisa dikalahkan, tapi tidak bisa disalahkan. Semua pasti akan terbuka dengan sendirinya," kata Sandiaga Uno.

Database grafis Panama Papers mulai Senin 9 Mei 2016 pukul 14.00 waktu Amerika Serikat Timur atau Selasa 10 Mei pukul 01.00 WIB terbuka diakses siapa pun di seluruh dunia.

Beralamat URL di offshoreleaks.icij.org, database ini menyajikan data grafis mengenai hubungan seseorang atau perusahaan dengan entitas offshore yang berkaitan dengan harta mereka di luar negeri.

Database grafis ini berasal dari sekitar 11 juta dokumen milik firma hukum Panama Mossack Fonseca yang semula dibocorkan kepada koran Jerman Suddeutsche Zeitung yang kemudian dibagi kepada Konsorsium Wartawan Investigatif Internasional (ICIJ) yang beranggotakan 107 organisasi berita dari 78 negara.

Organisasi-organisasi berita ini telah meneliti dokumen setebal 28.000 halaman yang juga menyingkapkan pengemplangan pajak skala penuh oleh 340 perusahaan.

Skandal ini telah memakan korban dengan mundurnya para pejabat pemerintah seperti Menteri Perindustrian Spanyol Jose Manuel Soria dan Perdana Menteri Islandia Sigmundur David Gunnlaugsson.

Database grafis ini dengan gamblang memperlihatkan hubungan seseorang atau entitas bisnis maupun non bisnis dengan perusahaan-perusahaan offshore yang disebut banyak media umumnya berkaitan dengan upaya penghindaran pajak.

ICIJ berhati-hati untuk tidak menghakimi nama-nama yang tertera dalam database itu sebagai pihak-pihak yang melanggar hukum, dengan menyatakan tidak semua nama dalam database ini telah bertindak menyalahi hukum.

Sebelum seseorang berselancar untuk mengetahui isi database grafis ini, ICIJ bertaklimat berikut, "Ada penggunaan yang sah untuk perusahaan-perusahaan dan trust-trust offshores. Kami tidak berniat atau menunjukkan atau menyiratkan bahwa siapa pun orang, perusahaan atau entitas lainnya termasuk dalam Database Offshore Leaks ICIJ telah melanggar hukum atau bertindak tidak benar. Jika Anda menemukan kesalahan pada database ini silakan hubungi kami."

Database grafis yang berasal dari belasan juta dokumen yang rumit dan aslinya meliputi transaksi keuangan melibatkan perusahaan-perusahaan offshore, termasuk perusahaan cangkang ini cukup menarik namun sangat mudah untuk dipahami karena disajikan secara grafis.

Seseorang tinggal mengklik nama orang atau entitas bisnis atau negara yang diinginkannya. Setelah itu, pada ujung pencarian, database ini menyajikan gambaran grafis kaitan seseorang atau sebuah perusahaan dengan perusahaan-perusahaan offshore di seluruh dunia, dari Nevada di Amerika Serikat sampai Kepulauan British Virgin.

Misalnya, jika Anda mengklik nama Sigmundur David Gunnlaugsson yang sudah clickable, maka database ini akan menyajikan nama itu dengan kaitan (linked to) dan asal data, serta asal dokumen yang ternyata tidak semua berasal dari Panama Papers, namun juga dari bocoran terdahulu yang disebut Offshore Leaks.

Setelah itu, pada nama itu tinggal klik, maka Anda menemukan kaitan Sigmundur David Gunnlaugsson dengan sebuah alamat di Liechtenstein dan sebuah entitas offshore di Kepulauan British Virgin.

Pun demikian dengan nama-nama lainnya, termasuk yang berasal dari Indonesia.

Untuk bagian Indonesia, tercatat ada 71 entitas offshore, 3.544 officer (orang dan perusahaan atau entitas lain), 530 peranta (intermediary), dan 3.253 alamat.

Sumber rujukan: AntaraNews.Com dan sumber-sumber lain dalam hyperlink.